DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polemik terkait program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dan pengelolaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPR Aceh dinilai mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola anggaran publik di Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum bekerja secara optimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar, Kamis (23/4/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Aceh Sosial Development sekaligus pemerhati sosial dan kebijakan publik, Nasrul Sufi, menilai bahwa persoalan utama terhadap perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Aceh hingga 20 tahun ke depan ada pada kualitas tata kelola dan arah kebijakan yang dijalankan.

DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nagan Raya menggelar kegiatan pendampingan dan penyampaian informasi terkait Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di Gedung Command Center, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, Senin (23/2/2026).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 dinilai bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan buah dari kegagalan tata kelola hutan yang berlangsung lama dan sistemik.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Komite Pemantau Pembangunan dan Pengelolaan Aset Linge-Alas (KP3ALA) Pusat, Rahmat Salam, menilai revisi UUPA harus menjadi momentum memperjelas kewenangan, memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta memastikan kesejahteraan masyarakat Aceh tidak lagi berjalan di tempat.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Komisi III, Nurchalis, menegaskan bahwa sektor pertambangan di Aceh harus menjadi sumber kesejahteraan rakyat, bukan sumber kerusakan lingkungan. Ia mendorong perlunya tata kelola pertambangan yang transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan instrumen hukum internasional tentang tata kelola royalti di lingkungan digital melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Usulan ini diberi nama The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Dugaan aktivitas ilegal PT Ika Bina Agro Wisesa (IBAS) di kawasan hutan lindung Aceh Utara memunculkan keprihatinan publik. Menanggapi polemik ini, Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Aceh Utara, Lilis Indriansyah, menegaskan bahwa pihaknya belum pernah mengeluarkan izin perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menggelar webinar bertajuk Legitimasi Demokrasi Lokal Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menghadirkan sejumlah narasumber penting, termasuk akademisi dan praktisi pemilu, untuk membedah dampak dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap masa depan demokrasi lokal di Aceh.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen meningkatkan tata kelola pelabuhan perikanan di Indonesia agar aman, nyaman, higienis dan modern. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Ini menjadi kali kesepuluh berturut-turut Pemerintah Aceh menerima predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut.

DIALEKSIS.COM | Rio de Janeiro - Menteri Luar Negeri RI Sugiono hadir dan menyampaikan pernyataan nasional pada BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (28/4/2025). Pertemuan membahas isu-isu strategis yang menjadi perhatian dunia, di antaranya perkembangan politik dan keamanan global dan kawasan, reformasi tata kelola global, dan peran negara-negara berkembang dalam penguatan multilateralisme.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong pemanfaatan teknologi Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebagai langkah perlindungan terhadap nelayan serta peningkatan tata kelola perikanan yang berkelanjutan. 

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Aceh menjalin komunikasi strategis dengan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) melalui sebuah audiensi yang berlangsung di Banda Aceh. Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam memperkuat tata kelola keuangan sektor migas serta peningkatan kapasitas SDM di lingkungan BPMA.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh merencanakan penerbitan Qanun Pertambangan Rakyat yang bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat Aceh, yang tergabung dalam koperasi, ormas, dan BUMG, untuk mengelola sumber daya alam mineral, seperti tambang emas dan lainnya. 

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Komisi I DPR Aceh melakukan kunjungan kerja ke DPR Kota Lhokseumawe dan diterima oleh Ketua Komisi A DPRK Lhokseumawe, Fauzan, serta Wakil Ketua Komisi A, Farhan Zuhri, S.Hum., M.Pd. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah Aceh meraih Penghargaan Penerapan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) tahun 2024 kategori Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Level III dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - No viral, no response, tidak viral, tidak ditanggapi. Kalimat ini terdengar, seiring tumbuhnya kesadaran masyarakat yang percaya, banyak masalah pelayanan publik akan selesai jika diviralkan. Hal tersebut menggemuka dalam diskusi Optimalisasi SP4N-Lapor Ombudsman RI di Hotel Kyriad Muraya, Kamis (24/10/2024).

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong perbaikan tata kelola pelabuhan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya korupsi dan mendorong terciptanya pelayanan yang optimal.